Komandan Regu PW III, Sunarso menyatakan, pihaknya mendapati laporan warga yang menyebutkan ada pelajar membolos di lokasi biliar. Setelah dicek, ternyata informasi tersebut benar. Saat petugas datang, para siswa tidak bisa berkutik. Mereka langsung dibawa ke kantor Satpol PP.

Saat diperiksa, para pelajar tersebut berdalih sudah pulang sekolah. Meski demikian, pihaknya tetap menghubungi tempat mereka sekolah. Dan, meminta untuk datang ke kantor Satpol PP dan berkoordinasi terkait pembinaan pelajar. ”Tiga kali kami hubungi, baru pihak sekolah datang. Terpaksa tadi kami sempat menghubungi Dinas Dikbudpora untuk meminta pihak sekolah ke kantor,” tambah Sunarso.

Sementara itu, Yohana, salah seorang perwakilan guru kemarin menjemput keenam siswanya. Pihak sekolah diminta Satpol PP membuat surat pernyataan. Selanjutnya, keenam siswa tersebut diizinkan pulang. ”Kami akan melakukan pembinaan kepada enam anak didik ini. Dan, melakukan pemberitahuan pula kepada orang tuanya,” ujar Yohana.

Terpisah, Kepala Satpol PP, Suyoto, saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya akan rutin melakukan razia anak sekolah yang membolos. Tapi, sanksi yang diberikan tetap bersifat pembinaan. Siswa yang terjaring, kembali diserahkan kepada sekolah. ”Informasi yang kami terima aktivitas siswa yang membolos cukup banyak. Kami akan menertibkan terus,” tegasnya.

JPNN

Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Suwarno, menjelaskan, dana itu dari APBD 2010 sebesar Rp 1,4 miliar dan Perubahan APBD Rp 1,5 miliar. Jika ditambahkan, dengan biaya umum, perencanaan dan pengawasan, total dana Rp 3 miliar. ”Rencananya, masjid agung untuk venue utama sehingga ada percepatan pembangunannya,” tutur Suwarno, kemarin.

Dijelaskan, alokasi APBD 2010 sebelumnya hanya diperuntukkan kegiatan struktur. Jika ditambahkan dengan finishing dana itu tidak cukup. Sehingga, lanjut Suwarno, ada penambahan biaya di perubahan APBD untuk penyediaan aksesoris seperti empat kubah baru. ”Kami targetkan Oktober sudah tuntas kegiatan ini,” jelasnya.

Suwarno menjelaskan, konsep Masjid Agung Baitul Hakim adakah representatif dan artistik. Renovasi ini mengadopsi langsung dari tiga masjid besar lainnya. Yakni, Masjid Agung Surabaya atau masjid nasional Al-Akbar, Masjid Agung Semarang dan Masjid Agung Tuban. ”Konsepnya mataraman, minimalis tapi tidak meninggalkan sentuhan modern,” ujarnya.

Agar maksimal, pemkot sengaja mendatangkan langsung konsultan perencana dan pelaksana dari Surabaya. Mereka sebelumnya pernah menggarap proyek Masjid Agung Surabaya. ”Mereka sudah ahli di bidang pembangunan masjid sehingga kami langsung tarik ke sini,” tutur Suwarno.

Terpisah, Sukoyo, wakil ketua Komisi III DPRD Kota Madiun menilai, pembangunan Masjid Agung Baitul Hakim dikhawatirkan berdampak. Yakni, saat Ramadan dan Lebaran atau Salat Id. Karena belum tuntas, bisa mengganggu sejumlah aktivitas. Menurutnya, hal itu harus dikaji oleh pimpinan proyek. ”Setelah sidak, kami masih mempelajari dokumen proyek ini sebelum melakukan rapat kerja dengan eksekutif sebagai bahan evaluasi,” paparnya.

JPNN

Tidak terkecuali bagi Riyani Rahmawati, pemeran utama Nyi Girah dalam lakon ketoprak Teluh Randha Girah. Gadis 17 tahun ini sempat nervous, saat berdialog Jawa atau kromo inggil. Riyani terbiasa mengunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari. ”Karakter Nyi Girah yang meledak-ledak dan keras, beda jauh dengan saya. Awalnya sempat kesulitan memainkan peran ini. Tapi lama-lama bisa menjiwai juga,” paparnya, kemarin.

Menurut Riyani, lakon Teluh Randha Girah bercerita tentang kemarahan Nyi Girah akibat kelakuaan Prabu Erlangga dari Kahuripan yang ingkar janji. Akibatnya, Nyi Girah menebar teluh pada rakyat untuk melancarkan dendamnya. ”Porsi dialog Nyi Girah cukup banyak. Jadi selepas latihan di Wayut, kerja keras menghafal dialog di rumah sampai malam,” tambah Riyani.

Memainkan ketoprak dengan pakem Jawa adalah hal baru bagi Riyani dan 21 anggota teater Bovent lainnya. Apalagi waktu latihan untuk ikut fertival cukup mepet. Siswa hanya memiliki waktu sepekan untuk berlatih dan menyiapkan pagelaran ketoprak Jawa ini. ”Untuk ngejar waktu, latihannya dimulai pukul 15.00 hingga 19.00 WIB. Itupun tidak di sekolah. Kami latihan di Wayut, Jiwan,” jelasnya.

Ternyata 22 personil teater Bovent dinilai masih kurang untuk memainkan lakon ini. Terutama, untuk peran prajurit yang memerankan adegan kanuragan dan olah tanding. Minimnya, personel yang memiliki kemampuan pencak silat atau jurus bela diri lain sempat memusingkan Tater Bovent. ”Akhirnya kepikiran menggandeng 15 siswa dari Teater Glukosa di SMKN 3. Sebab teater tersebut memiliki kelebihan, anggotanya banyak yang punya keahlian beladiri,” ujar Haridha Yuni Sulistyoningrum, anggota teater Bovent.

Gayung bersambut. Ajakan tersebut diterima Teater Glukosa. Sehingga isi ketopraknya benar-benar beragam dan mematuhi tradisi Jawa yang kental. Uniknya, kedua anggota teater ini tidak dipertemukan langsung di awal latihan. Mereka berlatih sendiri-sendiri dan baru disatukan dua hari jelang pementasan. ”Waktu ketemu langsung kompak, nggak ada batasan antara kami dengan siswa SMA Bonaventura. Kami bisa menyatu dengan mereka dan menghasilkan karya yang bagus,” terang Elsha, anggota teater Glukosa SMKN 3.

Dalam festival di ISI Surakarta tersebut, perwakilan Kota Madiun bersaing dengan kelompok ketoprak dari Tulungagung, Purwodadi, Surakarta, Boyolali dan Magelang. Menurut Elsha, paling sulit mengalahkan kelompok teater asal Surakarta. Sebab kelompok tersebut murni ketoprak, bukan teater modern seperti yang diusung perwakilan Kota Madiun. ”Penampilan kelompok dari Surakarta saat membawakan lakon Risang Ronggolawe sangat bagus. Sempat waswas juga,” terangnya.

Ternyata benar, kelompok teater dari Surakarta berhasil meraih juara I dalam kompetisi tersebut. Sedangkan perwakilan dari Kota Madiun meraih juara II. Dan, prestasi lainnya Riyani Rahmawati dinobatkan sebagai pemain terbaik. ”Penghargaan ini surprize bagi anak-anak. Sebab kerja keras mereka selama sepekan berbuah prestasi. Tidak hanya memperoleh piala dan piagam. Kami juga mendapatkan hadiah pembinaan Rp 2 juta,” ujar Ariadi Purwanto, guru pembimbing teater Bovent.

JPNN

Selanjutnya, untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang realisasi anggarannya 72 persen. Sugeng menyebutkan, salah satu penyebabnya kegiatan penerimaan CPNS dengan anggaran sebesar Rp 742 juta, dan hanya terealisasi Rp 483 juta. Disebutkan pula, penyerapan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS dengan anggaran Rp 1,4 miliar, hanya terealisasi Rp 576 juta. ”Formasi yang disetujui tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan seluruhnya,” tuturnya.

Sedangkan untuk sekretariat DPRD, lanjut Sugeng, di antaranya ada kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan anggaran Rp 600 juta hanya terealisasi Rp 158 juta. Penyebabnya, efisiensi. ”Kegiatan dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan urgensi,” ujar Sugeng.

Wawali selanjutnya mengurai penyerapan di sekretariat daerah. Penyebab kurangnya penyerapan di antaranya, efisiensi bantuan kepada guru dan pegawai swasta yang sudah diangkat menjadi PNS sebesar Rp 35 juta. Bantuan kepada atlet beprestasi karena belum beprestasi sebesar Rp 300 juta. Ada pula, bantuan kepada masyarakat miskin yang tidak terealisasi Rp 286 juta. ”Menjelang lebaran terjadi eskalasi harga yang cukup tinggi sehingga rekanan mengundurkan diri,” tuturnya,

Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), ada anggaran Rp 1 miliar yang tidak terealisasi. Sugeng menjelaskan, penyebabnya proses tender dinyatakan gagal karena tidak ada penawaran yang memenuhi syarat. ”Untuk dilakukan retender tidak memungkinkan karena waktu,” terang Sugeng

Sugeng juga memparkan secara detil realisasi anggaran di sejumlah satker lain. Seperti Bappeda, BPM KB dan KP, Kantor Lingkungan Hidup dan Kantor Satpol PP. Rusdiyanto, Kabag Keuangan Pemkot Madiun usai paripurna menyatakan, secara umum capaian realisasi anggaran sebenarnya tidak ada permasalahan. Tidak terserap 100 persen tersebut disebabkan berbagai faktor. ”Capaian anggaran 2009 sudah bagus,” katanya.

JPNN

Tidak itu saja, lantaran akan dikembangkan sektor pariwisata, perlu dilakukan penghijauan di daerah aliran sungai (DAS). Hal itu untuk menghindari warna kecoklatan air sungai yang masuk kawasan pantai. Begitu juga beberapa pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan juga akan dibangun. ”Intinya, dinas terkait membahas konsep pusat mulai perencanaan, pelaksanaan hingga paska pembangunannya,” terang Indartato.

Dalam pembahasan itu juga memadukan konsep dari tujuh perguruan tinggi ternama di Indonesia serta tim ahli departemen. Tentunya, dengan pembahasan terpadu itu, akan diperoleh kesimpulan menjadikan Tamperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, akan dikirim ke Pusat. ”Sehingga ada konsep terpadu antara Pacitan, propinsi dan Pusat,” tandas Indartato.

Diakui, semua pembahasan konsep-konsep itu ada batasan waktu. Sehingga, terus dilakukan secara estafet. Terlebih, mulai 2011 nanti, kegiatan pembangunan fisik mulai dilakukan. Lebih lanjut, Indartato berharap, nantinya masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton. Paling tidak, pembangunan kawasan terpadu itu semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sejumlah nelayan mulai dibeklai berbagai pengetahuan dan pelatihan mengoperasikan kapal besar dan sebagainya.

JPNN

BPK mendesak agar pemkab segera menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Magetan untuk proses sertifikasinya. Dengan kondisi ini, BPK juga menilai bahwa aset-aset tanah yang tidak segera disertifikatkan tersebut sangat berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Catatan BPK, dalam APBD 2009, pemkab menganggarkan dana Rp 200 juta untuk proses sertifikasi aset tanah di Kecamatan Takeran dan SD Negeri Maospati. Namun, hingga laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut keluar, ternyata sertifikat belum juga selesai atau belum diterbitkan.

Data yang diterima koran ini, hingga Desember 2009, aset tanah milik pemkab yang belum disertifikasi ada sebanyak 208 bidang dengan luas 1,1 M2. Jika dirupiahkan, jumlah bidang tanah tersebut setara dengan Rp 19,9 miliar.

Bupati Magetan Sumantri dalam jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan BPN terkait dengan masalah sertifikasi tanah aset pemkab. ”Namun, proses sertifikasi tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata bupati.

Dia mengakui, pihaknya setiap tahun berusaha mengalokasikan anggaran untuk proses sertifikasi tanah aset pemkab. Namun, karena banyaknya aset tanah yang dimiliki, proses sertifikasi tersebut butuh waktu dan dana yang tidak sedikit.

”Kami sudah menugasi sekda (Sekda Abdul Azis) dan DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah, Red) untuk koordinasi dengan BPN,” kata Sumantri.

JPNN

RSUD dr Soedono menilai, tarif yang diterapkan sejak 2002 lalu kurang rasional. Misalnya tarif rawat inap kelas III yang Rp 22 ribu perhari. Pasien tidak hanya menempati kamar, juga mendapat fasilitas makan tiga kali sehari. ”Padahal harga kebutuhan pokok saat ini sudah meningkat. Begitu juga dengan kenaikan harga obat maupun barang habis pakai lainnya. Sehingga perlu penyesuaian,” papar Restu Kurnia.

Menurut Restu, idealnya tarif dievaluasi setiap dua tahun sekali. Sehingga terdapat penyesuaian harga. Namun selama ini, pihak RSUD dr Soedono Madiun masih bertahan dengan tarif lama sehingga melakukan subsidi silang. Seperti mengalokasikan keuntungan dari kelas utama untuk pengeluaran rawat inap kelas III. ”Agar kenaikan tarif rumah sakit tidak begitu besar, kami juga melakukan efesiensi cost. Terutama untuk belaja barang habis pakai. Intinya kami juga tidak ingin memberatkan pasien,” terangnya.

Restu menjelaskan, jumlah tempat tidur yang dimiliki RSUD dr Soedono Madiun mencapai 325 unit. Dari jumlah itu, 60 persennya diperuntukan pasien kelas III. ”Kenaikan tarif yang diatur dlaam peraturan gubernur untuk kelas III. Sedangkan tarif kelas II, I dan kelas utama di tetapkan melalui SK Direktur dan dilaporkan pada gubernur,” tegasnya.

Sebelumnya, rencana kenaikan tarif RSUD dr Soedono Madiun pernah muncul sekitar Februari lalu. Penerapan kenaikan tersebut bersama empat rumah sakit provinsi Jatim yang lain. Sayangnya, komisi E DPRD Jatim belum memberikan izin dan minta kenaikan tersebut diundur hingga awal Agustus.

JPNN

Banyaknya keluhan para guru itu, menurut Puryono, disebabkan kurangnya sosialisasi pengurus PGRI. Misalnya apa alasan pemotongan, dasar pemotongan dan peruntukannya. Selain itu bagaimana pengelolaan dana tersebut juga tidak banyak yang tahu. ”Mau dikemanakan uang sebesar itu nantinya. Bagi guru, Rp 150 ribu itu cukup besar nilainya,” tandasnya.

Sementara Ketua PGRI Ponorogo Sumani, membenarkan adanya potongan gaji ke-13 guru PNS itu. Menurutnya, pemotongan tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat bersama seluruh perwakilan PGRI. Sehingga sudah disosialisasikan kepada pengurus dan perwakilan. ”Sebelumnya sudah ada sosialisasi dan banyak yang mengerti pula,” katanya.

Sumani mengatakan, potongan tersebut nantinya digunakan untuk membiayai program-program PGRI. Salah satunya untuk membangun gedung kantor PGRI. Pihaknya juga berjanji akan transparan dalam pengelolaan dana itu. ”Pengelolaanya dijamin transparan, toh itu untuk kepentingan semua guru juga,” pungkasnya.

JPNN

Setelah tahapan itu rampung, tunjangan segera dicarikan. Diperkirakan, setidaknya awal Agustus mendatang jatah itu sudah bisa dikantongi guru. ”Yang akan dicairkan, rapel untuk jatah enam bulan,” tambah Sumardi.

Saat ini, jelasnya, pemkab sudah menerima kiriman dana TPP dari Kementerian Keuangan. Jumlahnya, lebih dari Rp 66 miliar. Sejumlah uang itu, akan diberikan pada 2.275 guru yang sudah mengikuti program sertifikasi sejak tahun 2006 hingga 2010, baik yang berstatus PNS maupun non PNS.

Jumlah guru yang dinyatakan lolos sertifikasi, tambahnya, sudah sekitar 32 persen dari total 7.000-an guru di Kabupaten Madiun. Dengan masih berjalannya program sertifikasi, Sumardi berharap, tahun 2014 seluruh guru bisa berhak menerima TPP. Terutama, bagi mereka yang sudah berstatus PNS, sebanyak 5.838 guru.

Sumardi menegaskan, dengan tunjangan itu guru meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Targetnya, wajib belajar 12 tahun bisa terealisasi dan mutu proses belajar mengajarnya lebih meningkat. ”Output-nya, prestasi siswa juga semakin bagus,” tutur dia.

JPNN

Ruangan yang disekat untuk empat kelas adalah siswa SDLB C (Tuna Grahita) kelas 3, 4, 5, dan 6. ”Sebenarnya kurang efektif, siswa juga tidak nyaman. Karena ruang geraknya dibatasi sekat. Materi yang disampaikan guru kurang bisa dimengerti anak-anak,” tambahnya.

Mengantisipasi kurang efesiennya pembelajarn, sekolah mengatur jadwal pelajaran masing-masing kelas dalam satu ruangan. ”Kalau kelas 6 pelajaran bahasa Indonesia, kelas 5 kami beri pelajaran matematika. Jadi nggak terlalu ribut,” tegas Indon.

Meski sudah diatur sedemikian rupa, cara itu masih belum bisa mencegah interaksi antarsiswa. Sehingga guru harus ektra keras mengatur dan menenangkan anak didiknya. ”Satu-satunya jalan harus ada tempat baru untuk menampung siswa,” katanya.

Sebenarnya, sekolah memiliki hak guna tanah milik pemerintah di Kelurahan Rejomulyo, Kartoharjo. Luas tanah itu 2.400 meter persegi. ”Kami sudah koordinasi dengan Dinas Dikbudpora. Memang biaya pembangunan butuh banyak, tapi kami tidak menolak jika ada alternatif lain. Misalnya menempati gedung sekolah yang sudah kosong,” papar Indon.

Tidak hanya ruang kelas yang kurang, SLB Dharma Wanita juga dibingungkan dengan minimnya jumlah tenaga pendidik. Guru di sekolah tersebut hanya 16 orang. Padahal, kata Indon, kebutuhan guru mencapai 20 orang. ”Satu guru bertanggungjawab pada lima siswa. Tapi karena masih kurang, kami mengoptimalkan tengaa yang ada,” jelasnya.

Mamik Umi Hasanah, salah seorang guru mengaku minimanya kelas mengganggu proses belajar mengajar. ”Sekatnya banyak yang bolong, solanya lubangi sama anak-anak. Jadi kurang efektif saat mengajar,” tuturnya.

JPNN