Diakuinya,waktu pengurusan surat-surat tersebut memang baru dilakukan satu minggu lalu. Terlebih, sebelumnya, pengurusan administrasi kependudukan sehari dua hari rampung.Ternyata,sangat lama dan cukup rumit.

Hal senada juga diungkapkan Katiran,warga Kecamatan Bandar.Kendati sudah satu minggu ini,pengurusan KK dan akte belum juga kelar.Padahal,surat-surat itu akan dipergunakan untuk bekerja ke Jakarta.Karena itu,dia menunda keberangkatan ke Jakarta sehabis lebaran.

Kepala Dinas Dukcapil Pacitan Rahmat Dwiyanto membenarkan lamanya proses pengurusan kependudukan. Hal itu disebabkan,sejak awal Agustus lalu pihaknya menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).Dalam sistem ini,proses penyelesaian berkisar tiga sampai 14 hari,tergantung jenis nya.

Persolannya,saat mengurus KTP petugas harus mengecek KK warga.Jika KK sudah benar,proses pengurusan cepat. Sebaliknya,jika KK tidak masuk database,harus mengurus lagi KK baru.Sehingga butuh waktu cukup lama.’Kita tidak lagi menggunakan jalan pintas sehari selesai. Sebab,itu merusak database,’terang Rahmat.
Sistem digunakan itu sebagai persiapan mengikuti program NIK nasional.Terlebih,mulai tahun 2012 nanti akan berlaku KTP elektronik.Sehingga,jika tidak dimulai dari sekarang,pihaknya akan mengalami kesulitan besar mengenai database.

Selain itu,pihaknya juga tengah menggulirkan Program Pelayanan Pro Aktif Kependudukan.Program ini dilakukan dengan cara petugas jemput bola ke kecamatan-kecamatan.Sehingga,pelayanan di kantornya menjadi lebih berat.Apalagi,jumlah pemohon menunjukkan tren meningkat.Karena itu,masyarakat diminta untuk menyadari perubahan sistem.Sebab,nantinya,semua ini juga untuk kepentingan masyarakat sendiri.
Rahmat mencontohkan,dengan sistem SIAK,diharapkan tidak ada lagi warga yang memiliki NIK dan dokumen lebih dari satu.Di sisi lain,jika nantinya menjadi KTP elektronik(KTP nasional),warga bisa bisa membuka ekening di mana saja.Juga tidak terjadi lagi kesemrawutan administrasi kependudukan.

JPNN

Hanya,Mulyono menegaskan,tidak semua kendaraan dinas boleh digunakan berlebaran.Contohnya,kendaraan dinas operasional.Tetapi,jika ada ada kepentingan yang berhubungan dengan dinas dan pelayanan pada masyarakat,bisa dipergunakan.

Lebih lanjut,Sekda mengatakan,libur lebaran sesuai aturan yang ada akan dimulai 9-13September 2010. Sehingga,mulai 14 September,seluruh PNS di lingkup Pemkab Pacitan,harus sudah kembali masuk kerja.
Untuk pemberian parcel,sesuai aturan yang ada tentang gratifikasi,pemberian hadiah dengan maksud tertentu, dilarang.Ini berlaku bagi pejabat pemkab setempat juga dilarang menerima parcel dengan maksud-maksud tertentu.Tetapi,jika parcel itu dari sanak saudara,maupun tetangga dan kapasitasnya bukan sebagai pejabat,dipersilahkan menerima.

JPNN

Karena itu,pihaknya akan segera mensosialisasikan PP baru itu pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah(SKPD).Sehingga,semua akan memahaminya.Bahkan, pelaksanaan sosialisasi akan segera dilakukan dalam waktu dekat.Dengan PP baru itu,tindakan tegas terhadap penyimpangan disiplin pegawai akan dilakukan.Hal itu sebagai upaya perbaikan kinerja dan etos kerja aparatur.’Dengan begitu,aparatur akan bekerja secara profesioanal dan mengabdi sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan masyarakat,’papar Mulyono.

Lebih lanjut,Mulyono mengungkapkan,para CPNS baru akan ditempatkan di sejumlah wilayah.Tujuannya,mereka benar-benar mengetahui dan memahami dengan sungguh-sungguh kondisi wilayah Pacitan.’Terkait penempaan CPNS baru itu memang sesuai petunjuk Pak Bupati (Bupati Pacitan,red),’jelas Sekda.

Tidak itu saja,keberadaan mereka juga untuk melihat sejauh mana akurasi database kependudukan.Khususnya, mengetahui tingkat kemiskinan dan aksesbilitas pelayanan kesehatan.Di sisi lain,keberadaannya nanti, juga diharapkan mampu menggali potensi masyarakat. Tentunya,upaya itu sesuai dengan bidang tugas dan pokok fungsi(tupoksi)masing-masing pegawai. Direncanakan,penempatan CPNS baru itu akan dimulai September.

JPNN

Dikonfirmasi terpisah,Kepala Cabang PT Pos Indonesia setempat Totok Sumanto juga membenarkan hal itu.Sejak menjabat sebagai kepala cabang di Pacitan,belum pernah membayarkan BLT khusus PKH.’Saya dan teman-teman di PT Pos juga heran,mengapa Pacitan tidak dapat,’kata Totok.

Sebagai pembanding,sejumlah daerah yang strata ekonominya realtif lebih maju seperti Pasuruan maupun eks Karesidenan Madiun lainnya banyak yang mendapatkan program PKH.Sebaliknya,Pacitan yang memiliki banyak warga miskin tidak mendapatkannya.’Saat bertugas di Pasuruan,sekitar tahun 2009,saya pernah membayarkan PKH,’terangnya.

Dulu,program itu diberikan setiap empat bulan sekali. Tetapi,sekarang,penyaluran program itu menjadi tiga bulan sekali.Kriterianya,warga miskin yang masih memiliki anak sekolah aktif.Hanya,jumlah bantuan tersebut bervariasi,tergantung jumlah anak yang aktif dalam keluarga miskin.’Mungkin,jumlah maksimal sekitar Rp600ribu,’kata Totok.

Hanya,pelaksanaan program itu cukup ketat.Misalnya, untuk memastikan anak sekolah ada blangko yang harus diisi dan dikuatan keterangan dari pihak sekolah. Begitu juga penyalurannya,ada petugas pendamping yang terus mengikuti dan mencatatnya.

JPNN

Tidak itu saja, lantaran akan dikembangkan sektor pariwisata, perlu dilakukan penghijauan di daerah aliran sungai (DAS). Hal itu untuk menghindari warna kecoklatan air sungai yang masuk kawasan pantai. Begitu juga beberapa pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan juga akan dibangun. ”Intinya, dinas terkait membahas konsep pusat mulai perencanaan, pelaksanaan hingga paska pembangunannya,” terang Indartato.

Dalam pembahasan itu juga memadukan konsep dari tujuh perguruan tinggi ternama di Indonesia serta tim ahli departemen. Tentunya, dengan pembahasan terpadu itu, akan diperoleh kesimpulan menjadikan Tamperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, akan dikirim ke Pusat. ”Sehingga ada konsep terpadu antara Pacitan, propinsi dan Pusat,” tandas Indartato.

Diakui, semua pembahasan konsep-konsep itu ada batasan waktu. Sehingga, terus dilakukan secara estafet. Terlebih, mulai 2011 nanti, kegiatan pembangunan fisik mulai dilakukan. Lebih lanjut, Indartato berharap, nantinya masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton. Paling tidak, pembangunan kawasan terpadu itu semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sejumlah nelayan mulai dibeklai berbagai pengetahuan dan pelatihan mengoperasikan kapal besar dan sebagainya.

JPNN

Dulu, rute gerilya hanya jalan setapak. Sekarang, jalan menuju kawasan monumen sudah diaspal hotmiks. Perekonomian warga sekitar pun meningkat. Terlebih, setiap hari libur ratusan hingga ribuan pengunjung datang silih berganti. Tidak itu saja, nama Pakisbaru pun dikenal masyarakat luas. Semua itu tidak terlepas dari keberadaan monumen Pak Dirman dan bekas pengikutnya almarhum Roto Suwarno.

Diakui, beberapa waktu lalu salah satu perwakilan keluarga pernah mengatakan akan menghibahkan kawasan monumen ke pemerintah tanpa mengharap ada imbalan. Namun di tengah perjalanan, muncul permasalahan seperti itu. Mungkin, ahli waris merasa ditinggalkan dalam proses pembangunannya. ”Ketika akan direvitalisasi pertengahan tahun 2008 lalu, tidak ada persoalan. Itulah sebabnya, pihak-pihak yang berkepentingan harus duduk bersama mencari akar pemasalahan sekaligus menyelesaikannya,” katanya.

Pasca-kabar dilelangnya kawasan monumen, jumlah pengunjungkian meningkat. Namun, kebanyakan dari mereka mengaku kecewa dengan mencuatnya kabar itu, kendati tidak tahu persoalannya. ”Monumen ini nilai sejarahnya sangat tinggi. Mengapa dilelang?” ujar Ninik, salah seorang pengunjung asal Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.

Seharusnya, sebagai obyek wisata minat khusus, keberadaan kawasan monumen justru harus dioptimalkan pengelolaannya. Sehingga, tidak saja menarik pengunjung lebih banyak. Tetapi, juga menjadi media membangkitkan semangat kebangsaan dan patriotisme di era global sekarang ini. Apalagi, dari puncak monumen, bisa melihat sejumlah kota di Wonogiri, Gunung kidul dan Ponorogo. ”Udaranya segar dan pemandangannya mengagumkan. Sayang kalau dilelang,” katanya.

Sementara Tukiran, ketua I Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pacitan, mengatakan tidak rela jika patung monumen berikut rumah bekas markas gerilya dilelang. Sebab, bagi para mantan pejuang yang masih hidup, patung perunggu Jenderal Sudirman setinggi sekitar delapan meter itu, tidak hanya menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sosok mantan Panglima Besar TKR/TNI yang dikenal pantang menyerah, tulus-ikhlas berjuang untuk mengembalikan kemerdekaan negaranya. ”Sebaiknya, monumen Pak Dirman dibeli oleh pemerintah,” katanya.

Pensiunan anggota Batalyon Infanteri (Yonif) 521 ini menjelaskan, pemerintah daerah seharusnya tetap berusaha mempertahankan keberadaan patung Pak Dirman. Jangan sampai patung tersebut dibawa ke luar daerah. Apalagi, dimiliki pribadi atau pihak asing. ”Pemahamannya sama dengan menjual pahlawan,” tandasnya.

JPNN

Selain mengamankan barang bukti, polisi juga sudah meminta keterangan pada para penjaga warnet. Dalam pengembangan nanti, polisi akan memeriksa saksi lain, termasuk para pengguna yang sering memanfaatkan jasa warnet tersebut. ”Setelah semua saksi diperiksa, polisi tinggal memanggil pengelolanya,” imbuh Sukimin.

Dijelaskan, penggerebekan itu merupakan instruksi pimpinan terkait maraknya peredaran film esek-esek mirip artis yang saat ini gencar menjadi pembicaraan publik. Karena itu, polisi langsung melakukan razia pada sejumlah warnet di Pacitan. Dari beberapa warnet yang dirazia, dua di antaranya kedapatan menyediakan file film esek-esek. Jika terbukti, polisi akan menjerat dengan pasal berlapis. Di antaranya, Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008, tentang Pornografi dan pasal 282 ayat 1 dan ayat 3 KUHP.

Disinggung langkah antisipasi jajarannya agar pornografi tidak beredar lebih luas, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat maupun masing-masing lembaga sekolah. Tujuannya, untuk melakukan pembinaan pada siswa. Misalnya, menghadirkan polisi saat upacara bendera. Selain itu, secara berkala akan dilakukan razia HP milik siswa. Sebab, gambar atau video porno juga bisa diakses atau disimpan di dalam HP.

JPNN

Kerugian akibat bencana banjir cukup banyak. Seperti keruskan lahan lain, mulai ringan, sedang hingga berat. Meski dari lahan terdampak masih bisa panen, namun diyakini nilai dan jumlahnya tidak sebanyak dalam kondisi normal. Belum lagi kerusakan sarana irigasi di dua kecamatan, yaitu Arjosari dan Ngadirojo.

Meski demikian, penyimpangan iklim yang terjadi tahun ini dan menyebabkan banjir juga ada sisi positifnya. Sebab, hingga saat ini, curah hujan masih cukup untuk melakukan tanam padi. Dulu, biasanya, bulan April sudah memasuki musim kemarau dan lahan pertanian kesulitan mendapatkan air. Tetapi, tahun ini sampai Juni, curah hujan masih banyak.

Sehingga, sangat memungkinkan untuk dilakukan tanam padi.Diakui Bambang, masih banyaknya petani yang nenanam padi, juga berdampak pada tanaman palawija dan lainnya. Salah satunya,sayur mayur. Sehingga, produksinya menjadi sedikit. Tak pelak, harga di pasar naik signifikan.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan pihaknya terus mengawal kegiatan pertanian, mulai tanam sampai panen. Ada sejumlahpetugas lapangan yang diterjunkan ke wilayah. Sehingga, dari kegiatan musim tanam, terus dilakukan evaluasi. Selain itu, irigasi juga menjadi perhatian. Untuk mengembangkan jaringan tersebut, ada program Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Hanya, program itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, pembangunan JITUT harus berdampak pada peningkatan indeks pertanian (IP). Misalnya, jika sebelumnya padi bero (tidak bisa ditanami, Red), menjadi padi-palawija.

JPNN

Tak hanya menjejali Jalan Merdeka yang selama ini menjadi pusat PKL, kini para pedagang sudah merambah di jalan trotoar seputaran alun-alun. Di kawasan timur, depan Kantor DPRD Ngawi misalnya. Sepekan terakhir sudah ditumbuhi lapak-lapak baru para PKL.

Meski sifatnya semipermanen, kondisi itu jelas mengganggu pejalan kaki dan ketertiban umum. ”Sudah tidak bisa lagi jalan di trotoar, banyak ditempati para pedagang masalahnya,” terang Hartoyo, salah seorang warga.

Alih fungsi pemanfaatan itu, kata dia, jelas sangat merugikan. Seiring semakin tidak tertatanya PKL tentu menambah carut marutnya kondisi pusat keramaian tersebut. Padahal, rencananya alun-alun bakal dijadikan wahana rekreasi keluarga dan pusat permainan anak-anak. ”Sekarang saja, mau jalan-jalan untuk mengelilingi alun-alun sudah susah. Apalagi nanti,” ungkapnya.

Di sisi lain, petugas satpol PP terkesan kurang gereget mengatasi permasalahan klasik itu. Itu terlihat jelas dalam operasi kemarin pagi (14/6). Sedikitnya, 10 personel yang diterjunkan hanya putar-putar di areal alun-alun. Dan, sesekali berhenti menyosialisaikan larangan berjualan Menariknya, saat didatangi rombongan wartawan, petugas satpol itu langsung kabur entah kemana. ”Maaf kami hanya sosialisasi, langsung saja ke kantor,” terang salah satu petugas.

Sementara, Kasi Operasi Satpol PP setempat, Peggy Yudo saat ditemui di ruangannya mengatakan, pihaknya masih koordinasi dengan satuan kerja (satker) terkait untuk penertiban PKL tersebut. ”Menunggu rapat koordinasi yang membahas agenda hari jadi, setelah itu kami akan bertindak,” kilahnya.

JPNN

Dijelaskan, terkait harga sayur mayur, memang sangat fluktuatif. Semua tergantung pasokan dari petani maupun pedagang besar asal luar kota. Artinya, jika pasokan melimpah, secara otomatis harganya pun murah. Tetapi, sebaliknya, jika pasokan dari petani sedikit, sedang pedagang besar juga tersendat, otomatis harga menjadi mahal. Bahkan, dalam hitungan jam bisa mengalami kenaikan signifikan.

Sri mengungkapkan, seperti kacang panjang misalnya. Saat musim panen, harga standar sayuran ini hanya berkisar Rp 1.500 perikat. Namun, tingginya curah hujan dan banjir menyebabkan harga sayuran naik menjadi Rp 3 ribu perikat. ”Dua hari lalu, harganya memang melejit hingga Rp 5 ribu perikat,” terang Sri.

Selain kacang panjang, kangkung dan daun singkong juga mengalami kenaikan signifikan. Jika sebelumnya seribu rupiah pertiga ikat, melejit menjadi seribu perikat. Persoalannya, hanya sedikit petani yang menjual hasil pertaniannya ke pasar. Sebab, mereka terkendala hujan, longsor maupun tanamannya membusuk.

Sebenarnya, lanjut Sri, hal itu bisa disiasati dengan mengurangijumlah ikatan. Artinya, dua ikat sayuran bisa dijadikan tiga ikat.Sehingga, harga tidak naik namun volumenya yang berkurang. Dengan cara seperti itu, tidak terlalu berdampak pada kompalin dari konsumen.

Seperti diberitakan sebelumnya, naiknya harga sayuran membuat ratusan pedagang ethek melakukan aksi mogok jualan, Jumat (11/6) lalu. Bahkan, sejak pukul 02.00 dini hari, mereka tidak tidak mengambil dagangan, melainkan hanya duduk bergerombol di depan pasar.

Akibatnya, sejumlah pedagang selain sayur mayur mengaku terkena dampak aksi mogok pedagang ethek. Sebab, dagangannya menjadi sepi. Biasanya, mulai pukul 03.00, dagangannya sudah habis diborong pedagang ethek.

JPNN