Guru di Kabupaten Madiun yang sudah lolos sertifikasi masih belum menikmati tunjungan profesi pendidik (TPP). Sebab, masih terkendala perubahan APBD 2010 yang belum rampung. ”Sebelum dicairkan, dana dari (pemerintah) pusat itu harus masuk dalam PAK (perubahan anggaran keuangan, Red) dulu,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Madiun, Sumardi.

Pengesahan perubahan APBD, lanjutnya, diagendakan 27 Juli mendatang. Meski begitu, TPP tidak bisa langsung ditransfer oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ke rekening para guru. Untuk pencairannya, tambah Sumardi, masih menunggu verifikasi perubahan APBD oleh Pemprov Jatim.

Setelah tahapan itu rampung, tunjangan segera dicarikan. Diperkirakan, setidaknya awal Agustus mendatang jatah itu sudah bisa dikantongi guru. ”Yang akan dicairkan, rapel untuk jatah enam bulan,” tambah Sumardi.

Saat ini, jelasnya, pemkab sudah menerima kiriman dana TPP dari Kementerian Keuangan. Jumlahnya, lebih dari Rp 66 miliar. Sejumlah uang itu, akan diberikan pada 2.275 guru yang sudah mengikuti program sertifikasi sejak tahun 2006 hingga 2010, baik yang berstatus PNS maupun non PNS.

Jumlah guru yang dinyatakan lolos sertifikasi, tambahnya, sudah sekitar 32 persen dari total 7.000-an guru di Kabupaten Madiun. Dengan masih berjalannya program sertifikasi, Sumardi berharap, tahun 2014 seluruh guru bisa berhak menerima TPP. Terutama, bagi mereka yang sudah berstatus PNS, sebanyak 5.838 guru.

Sumardi menegaskan, dengan tunjangan itu guru meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Targetnya, wajib belajar 12 tahun bisa terealisasi dan mutu proses belajar mengajarnya lebih meningkat. ”Output-nya, prestasi siswa juga semakin bagus,” tutur dia.

JPNN