Pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) menyedot APBD kota. Sesuai data Bagian Keuangan pemkot, APBD tahun ini bahkan mengalami defisit hingga Rp 34 miliar. ”Iya, tahun ini memang mengalami defisit sampai Rp 34 miliar. Tapi sudah bisa ditutup SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” papar Rusdiyanto, Kabag Keuangan Pemkot Madiun, kemarin.

Selain bisa ditutup, APBD yang dimintakan persetujuan gubernur juga tak ada revisi krusial. Tahun ini, APBD kota menganggarkan dana hingga Rp 50 miliar untuk pembangunan pasar besar yang terbakar Oktober 2008 lalu. Anggaran itu cukup berpengaruh pada APBD yang kekuatan belanja langsungnya mencapai Rp 165 miliar. ”Proyek pembangunan pasar besar memang membutuhkan anggaran yang besar, tahun ini sudah disediakan anggaran Rp 50 miliar. Pasar besar memang berada di posisi pertama. Posisi kedua seperti anggaran pendidikan dan kesehatan,” papar Rusdiyanto.

Meski mengalami defisit, lanjut Rusdiyanto, APBD Kota sudah disetujui Gubernur Jawa Timur. Pada pertengahan Januari lalu hasil evaluasi sudah turun. Tim anggaran pemkot hanya diminta melakukan sejumlah revisi kecil. ”Kami sudah melakukan revisi itu. Beberapa di antaranya soal dasar hukum yang harus dilengkapi,” tuturnya.

Rusdiyanto menjelaskan, beban belanja yang harus dikeluarkan Pemkot Madiun tahun ini mencapai Rp 430 miliar. Jumlah beban belanja itu ditutup pendapatan sebesar Rp 395 miliar. Rusdiyanto mengatakan, didapatkan besaran defisit mencapai Rp 34 miliar. ”Tidak perlu sampai uutang lah, kan sudah bisa ditutup SILPA,” katanya.

Pemkot Madiun juga sudah menyediakan anggaran untuk kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen. Sedangkan untuk kenaikan gaji pejabat negara, termasuk di dalamnya anggota DPRD, itu belum dianggarkan. ”Kami belum menganggarkannya karena saat penyusunan APBD dasar hukum belum ada. Nanti kan bisa dimasukkan dalam Perubahan APBD,” jelasnya.