Ribuan rumah warga di Kabupaten Madiun kondisinya masih memprihatinkan alias tidak layak huni. Pemkab merilis data sedikitnya masih ada 14.000 unit rumah yang tak layak huni. Kebanyakan rumah yang tak layak itu ada di kecamatan wilayah utara seperti Balerejo, Pilangkenceng dan Saradan. ”Madiun utara memprihatinkan,” ujar Bupati Madiun, Muhtarom.

Hal itu disampaikan usai meresmikan hasil kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) tahun 2009 di Desa Jatisari, Geger. Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH), kata Muhtarom, karena dua faktor. Yakni, masalah ekonomi dan non ekonomi atau kurang memperhatikan kelayakan.

Ditanya kategori rumah yang tidak layak, Muhtarom menjelaskan salah satunya dinding masih dari anyaman bambu alias gedek dan masih berlantai tanah. Muhtarom menyadari, dengan banyaknya rumah tak layak itu, kebutuhan kesehatan warga sulit tercapai. ”Kalau rumah tidak layak huni banyak bagaimana dengan kesehatan,” tambahnya.

Untuk itu, tambahnya, penanganan RTLH harus segera dilakukan untuk menuhi kesejahteraan masyarakat. Muhtarom menegaskan, rehabilatasi atau perbaikan tempat tinggal menjadi program priotitas. Tetapi, bupati meminta kepada camat, kepala desa dan lurah untuk kembali melakukan validasi data RTLH di wilayah kerjanya. Tujuannya, agar RTLH yang akan ditangani pemkab tidak salah sasaran. ”Saya konsentarasi agar (masalah ini) cepat selesai dan tugas bersama menanganinya,” tambah Muhtarom.

Masih banyaknya RTLH disorot Ketua Komisi B DPRD setempat, Suwandi. Menurutnya, jumlah itu masih cukup tinggi. Dia meminta pemkab segera mengambil langkah mengatasinya. Salah satu caranya, mengajukan bantuan dana ke pemerintah pusat. ”Jumlah rumah tidak layak masih banyak. Untuk itu, pemkab harus segera mengakses ke Jakarta,” kata anggota DPRD dari PKB itu.

Dia berharap setiap tahun jumlah RTLH terus berkurang. Apalagi, katanya, Muhtarom memiliki target warga bisa sejahtera. ”Kalau jumlah (RTLH) tetap 14.000, slogan sejahtera 2013 tidak berlaku,” tegasnya.

JPNN